PANDEGLANG, BANTEN – Warga Kampung Parianta, Desa Parigi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, terpaksa memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah secara swadaya akibat minimnya perhatian dan lambannya penanganan dari pihak pemerintah daerah.
Aksi nyata tersebut bermula dari keresahan mendalam atas kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, namun justru melahirkan kesederhanaan, kemandirian, serta kedewasaan sosial di tengah masyarakat.
Warga setempat, Rohman, menjelaskan bahwa inisiatif perbaikan darurat ini terpaksa dilakukan karena jalan kabupaten tersebut sudah lama dibiarkan berlubang dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Rohman menambahkan bahwa perbaikan swadaya ini murni mengandalkan budaya gotong royong dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas identitas asli produk Indonesia di tengah abainya instansi berwenang.
Ia mengungkapkan bahwa warga secara bergantian menyumbangkan tenaga dan materi seadanya untuk menutup lubang-lubang maut yang kerap memakan korban jiwa maupun luka-luka.
Rohman menilai kelambanan dinas terkait dalam merespons kerusakan infrastruktur ini memaksa masyarakat untuk turun tangan langsung demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban.
Ia berharap aksi protes terbuka melalui perbaikan mandiri ini dapat membuka mata para pejabat daerah yang terkesan menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil.
Rohman menegaskan bahwa kondisi jalan yang hancur lebur ini sangat mengancam keselamatan jiwa, khususnya anak-anak sekolah yang setiap hari harus bertaruh nyawa melintasinya.
Ia menyampaikan bahwa pembiaran jalan kabupaten yang berlarut-larut ini menunjukkan buruknya tata kelola dan pengawasan dari instansi pemerintah terkait di wilayah setempat.
”Pemerintah jangan hanya bisa memungut pajak dan menutup mata, sementara kami rakyat kecil harus berdarah-darah memperbaiki jalan kabupaten yang rusak ini sendiri,” tegas Rohman, Minggu (11/10/2026).
Gerakan perbaikan swadaya yang dimotori warga Kampung Parianta ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat yang dinilai gagal memberikan pelayanan infrastruktur yang layak dan berkeadilan bagi masyarakat desa. (Red).
