JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Pengurus Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia PWI Pusat menawarkan model manajemen komunikasi bertajuk Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, and Monitoring (PRISM) guna memperkuat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Gagasan strategis tersebut tertuang dalam buku karya Dr. Eddy Iriawan yang diterbitkan untuk membantu institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital.
Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Eddy Iriawan, menyatakan bahwa buku tersebut merupakan pengembangan dari hasil disertasi doktoralnya di Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merespons dinamika informasi publik.
”Buku ini merupakan hasil disertasi saya dan dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy, Rabu (7/10/2026).
Eddy Iriawan, menjelaskan bahwa model PRISM dirancang untuk mereduksi fenomena penuntutan keadilan melalui viralitas di dunia maya serta memperbaiki pelayanan pengaduan masyarakat.
”Bagaimana diksi ‘no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” ujar Eddy.
Eddy Iriawan, menambahkan bahwa model tersebut menawarkan langkah taktis mulai dari pemantauan isu hingga evaluasi narasi publik secara berkelanjutan.
”Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah dalam penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyebaran isu,” ungkap Eddy.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menyatakan pihaknya berencana menggelar bedah buku tersebut bersama Polri dan pemangku kepentingan terkait.
”Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri, kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan, serta kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” kata Munir.
Akhmad Munir, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat hanya dapat tumbuh melalui keterbukaan, respons cepat, dan integritas institusi.
”Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah karena kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas, dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan, sehingga kami berharap buku ini dapat ikut memperkaya gagasan untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” tutur Munir.
Sementara Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Marthen Selamat Susanto, menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam bedah buku mendatang sangat penting guna memperkaya strategi komunikasi kepolisian.
”PWI Pusat berharap bedah buku tersebut nantinya menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan mengenai strategi komunikasi Polri di tengah perubahan lanskap informasi dan semakin besarnya peran media sosial dalam membentuk persepsi publik,” ucap Marthen.
Penerbitan buku dan rencana diskusi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempererat sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum di Indonesia. (Red).
