PANDEGLANG, BANTEN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang menyiapkan langkah administratif untuk mendukung rencana pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu yang diharapkan dapat terealisasi mulai 2027.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Tb Ahmad Juaeni, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal dari pemerintah pusat, pengalihan status tersebut berpeluang dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, yakni 30 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, dan 40 persen pada 2029.
“Informasi yang kami terima dari pemerintah pusat, pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kemungkinan dilakukan secara bertahap dengan persentase 30 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, dan 40 persen sisanya pada 2029, tetapi skema tersebut masih menunggu regulasi resmi,” ujar Tb Ahmad, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembagian persentase tersebut masih berupa informasi awal sehingga belum dapat dijadikan sebagai ketentuan resmi pelaksanaan pengalihan status kepegawaian.
Sebagai bentuk kesiapan, BKPSDM Pandeglang telah mengupayakan perpanjangan masa kerja PPPK paruh waktu selama satu tahun ke depan sebagai langkah administratif untuk menjaga kesinambungan status kepegawaian para pegawai, kata Tb Ahmad.
Selanjutnya, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Tb Ahmad Juaeni, menyampaikan bahwa pihaknya juga dijadwalkan mengikuti koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Senin (23/11/2026) untuk membahas teknis pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu.
“Untuk sementara, koordinasi dari pemerintah pusat lebih diprioritaskan bagi tenaga pendidik, sedangkan tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya masih menunggu informasi serta undangan koordinasi berikutnya,” kata Tb Ahmad.
Di sisi lain, BKPSDM Pandeglang masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi resmi pemerintah pusat agar seluruh tahapan pengalihan status dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian, meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian PPPK paruh waktu yang selama ini telah mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Elo).





