PANDEGLANG, BANTEN – Pemerintah membatasi produksi Day Old Chick (DOC) atau bibit ayam pedaging sebesar 15 persen di setiap perusahaan pembibitan guna mengendalikan kelebihan pasokan dan menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak.
Kebijakan tersebut dilakukan menyusul produksi DOC secara nasional yang dinilai telah melampaui kebutuhan pasar sehingga berpotensi meningkatkan populasi ayam dan menekan harga jual di tingkat peternak.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Bambang, mengatakan pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar agar peternak tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga ayam.
“Yang kita inginkan dari pemerintah sebenarnya bukan peningkatan harga, tetapi stabilitas harga, jangan sampai harga ayam turun di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) atau harga yang menjadi acuan pemerintah,” kata Bambang, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kelebihan populasi ayam dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, terutama ketika jumlah produksi tidak sebanding dengan daya serap pasar.
“Kalau harga terus turun, peternak akan mengalami kerugian dan pada akhirnya tidak bisa melanjutkan produksinya,” ujar Bambang.
Seiring dengan kondisi tersebut, Bambang menjelaskan bahwa HPP ayam pedaging yang menjadi acuan dalam pembahasan tersebut berada di angka Rp22.000 per kilogram.
“Angka tersebut menjadi perhatian agar harga jual ayam di tingkat peternak tidak terus menurun hingga berada di bawah biaya produksi,” tutur Bambang.
Ia menambahkan, pembatasan produksi DOC sebesar 15 persen merupakan hasil perhitungan pemerintah pusat berdasarkan evaluasi produksi perusahaan pembibitan dan kebutuhan daging ayam masyarakat secara nasional.
“Pengaturan ini difokuskan pada perusahaan pembibitan atau Parent Stock (PS), termasuk pengendalian produksi DOC di perusahaan penetasan,” jelas Bambang.
Bambang menegaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi kelebihan pasokan dari sisi produksi, bukan membatasi kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Pembatasan ini diharapkan dapat mengendalikan populasi ayam agar pasokan di pasar tetap seimbang dengan kebutuhan masyarakat,” kata Bambang.
Di Kabupaten Pandeglang, terdapat tiga perusahaan penetasan DOC yang berlokasi di wilayah Seketi, Cigeulis, dan Mekar Jaya.
Meski demikian, Bambang memastikan ketersediaan bibit ayam pedaging di Kabupaten Pandeglang hingga saat ini masih dalam kondisi normal dan belum menunjukkan gangguan akibat kebijakan tersebut.
“Ketersediaan bibit ayam pedaging di Pandeglang masih normal, sehingga sejauh ini belum ada gangguan terhadap pasokan,” ungkap Bambang.
Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan teknis pembatasan produksi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten berperan menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di wilayahnya.
“Untuk pelaksanaan teknisnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten menjalankan fungsi sosialisasi dan pengawasan,” pungkas Bambang.
Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat berjalan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan peternak, perusahaan pembibitan, serta masyarakat sebagai konsumen.
Dengan keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha peternakan, memberikan kepastian bagi peternak, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan ayam pedaging yang mencukupi dengan harga yang stabil. (Elo).





