PANDEGLANG, BANTEN – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, M. M. Fuhaira Amin, mengapresiasi kepedulian Relawan Pencegahan Maksiat (RPM) yang turut membantu mencegah peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah Pandeglang.
Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang tersebut menilai, langkah RPM bersama masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
“Saya mengapresiasi RPM. Sebetulnya, itu tugas aparat dan pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan kasih sayang mereka kepada warga Pandeglang agar terhindar dari pengaruh obat-obatan terlarang,” kata Fuhaira, Senin (9/11/2026).
Menurut Fuhaira, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat berdampak serius terhadap kesehatan, kondisi mental, dan masa depan generasi muda. Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap penanganan harus tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang berpotensi mengganggu produktivitas serta menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun, upaya pencegahan maupun penindakan harus tetap mengedepankan prinsip negara hukum.
“Jika sudah kecanduan, dampaknya sangat berbahaya karena dapat merusak jiwa dan mental generasi muda. Mereka bisa kehilangan produktivitas dan merugikan orang lain, khususnya keluarga dan orang tua. Namun, penanganannya harus sesuai prosedur hukum yang berlaku karena kita merupakan negara hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fuhaira meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui bupati menerbitkan surat edaran (SE) kepada seluruh sekolah. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat edukasi dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta narkotika di lingkungan pendidikan.
Ia juga mendorong kepala sekolah menyampaikan laporan secara berkala mengenai potensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan masing-masing agar dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kepala daerah, dalam hal ini bupati, perlu membuat surat edaran kepada para kepala sekolah terkait persoalan ini. Selain itu, sekolah juga harus membuat laporan secara berkala mengenai potensi yang muncul di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Selain menerbitkan surat edaran, Fuhaira berharap Pemkab Pandeglang mengintensifkan penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah. Menurutnya, langkah tersebut perlu melibatkan lintas instansi agar edukasi mengenai bahaya obat-obatan terlarang dapat menjangkau para pelajar secara efektif.
“Pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dinas Kesehatan (Dinkes),” harapnya.
Di sisi lain, ia meminta Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang memperkuat sinergi dengan berbagai unsur untuk mengawasi potensi peredaran obat keras tanpa izin edar. Pengawasan tersebut, menurutnya, dapat dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) dan operasi sesuai kewenangan serta ketentuan hukum.
Fuhaira juga mendorong keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para ulama dalam upaya pencegahan agar pengawasan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat.
“Aparat kepolisian dapat bersinergi dengan Forkopimda dan ulama untuk melakukan pengawasan, sidak, serta operasi,” tandasnya.
Sebelumnya, RPM Kabupaten Pandeglang bersama warga mengamankan dua orang yang diduga membeli obat keras tanpa izin edar di Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Jumat (6/11/2026) malam.
Ketua RPM Kabupaten Pandeglang, H. Dede Setia Wahidin, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa kedua orang yang diamankan telah diserahkan kepada Polres Pandeglang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
“Iya, kami mengamankan dua orang pembeli obat keras yang dilarang edar pada Jumat (6/11/2026) malam. Saat itu juga, keduanya langsung kami serahkan kepada pihak Polres Pandeglang,” ungkap Dede, Minggu (8/11/2026).
Sementara itu, RPM juga meminta kepolisian menelusuri dugaan jaringan pemasok obat keras tanpa izin edar. Upaya tersebut diharapkan dapat mengungkap sumber peredaran sekaligus mencegah penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi membahayakan masyarakat. (Red).
