PANDEGLANG, BANTEN — Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pandeglang, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pandeglang, langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pandeglang mencapai 18.234 orang, untuk tahun ajaran 2025/2026.
Ketua LMND Pandeglang, Asep Saepullah menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan solusi konkret untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat adalah salah satu jalan pemutus rantai kemiskinan, dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, khususnya untuk masyarakat desil satu (kurang mampu), sehingga mereka dapat memiliki harapan untuk masa depan,” ujar Asep kepada media Jumat 24 Oktober 2025.
LMND juga mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pandeglang, atas langkah cepat, dan sigap dalam membangun koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, guna merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.
“Kami mengapresiasi langkah Pemda Pandeglang (Bupati) yang sigap dan cepat menjemput bola ke Kementerian Sosial, agar di Kabupaten Pandeglang segera dibangun Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dari sektor pendidikan,” imbuhnya.
Menurut Asep, program Sekolah Rakyat ini harus segera diwujudkan, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang masuk kategori desil satu, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 140.000 jiwa per Agustus 2025.
“Dari data DTSEN per bulan Agustus 2025 sendiri tercatat, bahwa jumlah penduduk miskin di Pandeglang mencapai 140.000 jiwa, tentu kami berharap agar Sekolah Rakyat ini bisa segera terbangun, untuk memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan,” lanjutnya.
Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, kementerian, dan elemen masyarakat sipil seperti LMND diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. (Red).
