Tb. Rahmad Sukendendar. Ketum BPI KPNPA RI. (Foto: Istimewa).
JAKARTA – Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang melarang Kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret kepemimpinan daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.
Keputusan ini menuai kritik tajam, salah satunya dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, yang menilai langkah tersebut sebagai tindakan emosional dan tidak mencerminkan sikap negarawan.
“Masa gara-gara Sekjen PDIP Hasto, semua jadi baper? Retret ini adalah upaya pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif dan sinergi kepemimpinan pusat serta daerah. Mengaitkan kasus Pak Hasto dengan kegiatan ini adalah bentuk penghambatan pembangunan,” kata Rahmad dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).
Rahmad Sukendar juga mendukung langkah KPK dalam menegakkan hukum.
“Kami mengapresiasi kinerja KPK yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sudah pantas jika Hasto mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung bahwa sebagai partai pemenang pemilu, PDIP seharusnya memberikan keteladanan dengan mendukung penguatan KPK dan pembersihan internal partai.
“Apalagi, seperti kita tahu, KPK ini lahir pada era Presiden Megawati. Harusnya PDIP mendukung, bukan malah menghalangi,” ujarnya.
Terkait dengan retret, Rahmad juga menyoroti pentingnya keterlibatan Wakil Kepala daerah, bukan hanya Kepala daerah yang hadir, tetapi Wakil Kepala daerah seharusnya hadir. Jangan semua tidak hadir.
“Retret ini untuk penguatan pembangunan daerah dan sinergi kepemimpinan. Kepala dan Wakilnya harus bekerja sama. Masa yang dibekali hanya kepalanya? Kalau masalahnya hanya teknis tempat, kan masih banyak lokasi lain yang lebih luas dan lebih baik,” tutupnya. (Red).
