SERANG, BANTEN – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten menggelar Dialog Publik terkait satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten yang Bertajuk “Suara Pemuda atas Satu Tahun Pemerintahan Andra Dimyati”, di Warkop Rahasia Rasa, Kota Serang, Sabtu (14/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten meluncurkan riset terkait Halusinasi Bonus Demografi.
Ketua EW-LMND Banten, Muhamad Abdullah, mengatakan riset tersebut mengkaji kesenjangan antara narasi bonus demografi dan realitas kondisi pemuda di Provinsi Banten.
“Kami melihat ada jarak yang cukup lebar antara retorika bonus demografi dengan kondisi riil pemuda hari ini. Banyak persoalan mendasar yang belum dijawab secara strategis oleh pemerintah,” kata Abdullah.
Menurutnya, riset itu mengevaluasi delapan program unggulan Pemerintah Provinsi Banten dari perspektif kepemudaan, mencakup sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemberdayaan kelompok marjinal.
“Hasil kajian kami menunjukkan belum adanya kebijakan yang benar-benar fokus pada kapitalisasi potensi demografi pemuda. Kalau dibiarkan, bonus demografi hanya akan menjadi halusinasi, bukan peluang nyata,” tegasnya.
Sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Banten menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.
Ketua DPD IMM Banten, Pegi Setiawan, menyoroti persoalan di sektor pendidikan.
“Kita masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta infrastruktur yang belum memadai. Ini hambatan serius bagi pengembangan kapasitas generasi muda,” katanya.
Sementara itu, Ketua PW KAMMI Banten, Suryansyah, menilai persoalan kesehatan juga berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Kualitas kesehatan pemuda menentukan daya saing. Jika layanan dan akses belum optimal, maka kita sulit bicara bonus demografi,” ujarnya.
Ketua PKC PMII Banten, Wina Setiawati, mengkritik aspek inklusivitas kebijakan pemerintah daerah.
“Delapan program unggulan ini tidak inklusif. Anak dan perempuan belum benar-benar menjadi prioritas dalam desain maupun implementasi kebijakan,” katanya.
Perwakilan DPD GMNI Banten juga menyoroti persoalan kemiskinan sebagai tantangan struktural.
“Kemiskinan masih menjadi penghambat utama akses pemuda terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, seluruh pimpinan Cipayung Plus Banten yang hadir bersepakat akan menyampaikan hasil dialog secara langsung kepada Gubernur Banten, Andra-Dimyati.
Para ketua Cipayung plus akan membawa rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa agar kebijakan pembangunan lebih berpihak pada generasi muda.
Ditegaskan, forum ini akan terus mengawal implementasi program pembangunan agar lebih responsif terhadap isu kepemudaan di Provinsi Banten. (Red).
