PANDEGLANG, BANTEN – Muktaf,Selaku wakil di Banten Sport Comunity (BSC) Kabupaten Pandeglang mengaku, hasil investigasi pihaknya di lapangan mendapatkan temuan pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaksanakan mulai 25 Januari 2024 di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Setelah tim dari BSC melakukan investigasi terdapat beberapa aduan dari anggota KPPS di antaranya, terkait soal ATK yang harus bawa sendiri oleh anggota KPPS ketika bimtek.
Uang transport yang tidak sesuai dengan anggaran, ada yang mendapatkan uang transport senilai 50 ribu dan ada juga yang 30 ribu per anggota KPPS.
“Berdasarkan hasil temuan kami per hari ini tgl 29 januari 2024 ada sekitar 80 orang anggota KPPS yang mengeluhkan terkait pelantikan dan bimtek,” kata Muktaf, Senin 29 Januari 2024.
Untuk itu, dia mendesak komisioner KPU kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik soal anggaran pelantikan dan bimtek Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak sesuai dengan anggaran.
“Kami minta Komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang bisa pastikan, jangan sampai persoalan pengurangan angaran ini terjadi seperti di kabupaten lain yang hari ini jadi polemik,” tuturnya.
Ada dua aduan di kecamatan yang berbeda sehingga ini perlu ditindak lanjuti, jangan sampai hal ini terjadi kembali di seluruh wilayah kabupaten Pandeglang.
“Kami juga terus melakukan investigasi ke lapangan, sebab kami menduga semua KPPS di tiap kecamatan mendapatkan persoalan yang sama.” ujarnya.
Sementara itu ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah belum memberikan saran untuk menghubungi PPS atau PPK yang bersangkutan. (EM).
